BIKASMEDIA.COM, MUNA – Ratusan tenaga honorer kesehatan (nakes) menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna, Jumat, (11/10/2024), massa aksi menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Mereka kecewa karena nama-nama mereka hilang saat mendaftar, meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendataan pra-finalisasi 2022.
Dalam orasi Koordinator Lapangan, La Ode Muhamad Suhas Darul menekankan pentingnya memasukkan data tenaga honorer yang terdaftar pada pra-finalisasi 2022 ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia meminta agar penerimaan PPPK dilakukan dalam satu sesi untuk memastikan kesamaan hak semua tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun.
Darul juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN dan mendesak pemerintah daerah, khususnya BKD, untuk memastikan nama-nama tersebut dimasukkan kembali.
“Kami tidak banyak menuntut, hanya keadilan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi gaji yang sangat rendah, berkisar antara Rp 300-400 ribu, hingga tidak digaji sama sekali.
“Ketidakakuratan data ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kami,” jelasnya.
Darul berharap pejabat sementara (Pjs) yang menjabat mau mendengarkan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak nakes yang tidak terdaftar.
Ia mencatat bahwa lebih dari 425 tenaga honorer tidak terdaftar, sementara hanya sedikit yang terdata.
“Kami ingin semua nama yang masuk di pra-finalisasi bisa dimasukkan,” tutupnya.
