BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengirimkan pesan kuat mengenai disiplin aparatur negara. Pada Kamis (12/2/2026), bertempat di Auditorium Kantor Bupati, sebanyak 755 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima perpanjangan kontrak kerja untuk durasi tiga tahun ke depan.
Namun, penyerahan SK kali ini bukan sekadar seremoni administratif. Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, memberikan peringatan keras bahwa masa depan karier para pegawai berada sepenuhnya di tangan mereka sendiri, bergantung pada integritas dan kinerja nyata.
Bupati menegaskan bahwa perpanjangan kontrak ini adalah hasil evaluasi objektif, bukan jaminan kenyamanan tanpa batas.
“Perpanjangan kontrak ini bukan formalitas belaka. Ini adalah bentuk kepercayaan atas loyalitas yang telah saudara berikan. Jangan khianati kepercayaan ini. Saya menuntut disiplin tinggi, integritas tanpa kompromi, dan kualitas pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik dari sebelumnya,” tegas Irham di hadapan ratusan pegawai.
Dalam arahannya yang semakin menukik, Bupati menyoroti ancaman degradasi moral di lingkungan ASN. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024, ia memperingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlibat dalam praktik judi online maupun penyalahgunaan narkoba.
“Saya ingatkan, jangan sampai karier yang Anda bangun hancur seketika. ASN adalah contoh, bukan pelanggar hukum. Jika terlibat judi online atau narkoba, Anda tidak hanya merusak diri sendiri, tapi mencoreng institusi ini. Kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” lanjutnya dengan nada instruktif.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan, Pujiono, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah PPPK Formasi Tahun 2023 yang menerima perpanjangan kontrak sebanyak 270 orang, sedangkan PPPK Formasi Tahun 2024 Tahap I sebanyak 485 orang.
“Total peserta yang mengikuti penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja hari ini sebanyak 755 orang, dengan catatan terdapat pemutusan kontrak terhadap 4 orang PPPK akibat pengalihan jabatan penyuluh pertanian,” jelasnya.
