BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Laonti untuk Tahun Anggaran 2027 resmi digelar di Balai Desa Labuan Beropa, Sabtu (28/2/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Infrastruktur Dasar dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan yang Berkelanjutan, serta Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Menuju Konawe Selatan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.”
Musrenbang tingkat kecamatan tersebut dibuka langsung oleh Camat Laonti, Ashar dan musrembang dipimpin oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin. Turut hadir Ketua Tim Musrenbang titik Laonti, Edi, unsur TNI, Polsek Laonti, BPD, perwakilan OPD dan Bappeda, kepala desa, serta kepala sekolah SD dan SMP se-Kecamatan Laonti.
Camat Laonti, Ashar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, terutama dari wilayah terpencil di Laonti yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh usulan masyarakat, khususnya terkait pendidikan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik di wilayah kepulauan seperti Laonti, dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Ashar.
Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, yang memimpin jalannya Musrenbang, memberikan atensi khusus terhadap berbagai usulan prioritas yang disampaikan oleh kepala desa dan kepala sekolah secara bergiliran. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Laonti, terutama terkait pendidikan dan infrastruktur dasar, akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan di tingkat kabupaten.
“Saya menaruh atensi khusus terhadap usulan prioritas masyarakat Laonti, mulai dari pembangunan jembatan, drainase, talud bronjong, lampu tenaga surya, hingga dukungan operasional pendidikan. Ini menyangkut akses dasar dan masa depan generasi kita,” tegas Hamrin.
Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak di sektor pendidikan seperti RKB (Ruang Kelas Baru), drainase area sekolah, hingga pendamping kerja sosial. Bahkan, terkait kebutuhan kendaraan operasional untuk pendamping sosial dan anak sekolah di wilayah terpencil, Ketua DPRD menyatakan akan mengawal langsung hingga pengadaannya.
“Kendaraan operasional untuk pendamping sosial dan akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil seperti Laonti akan kami atensi langsung di DPRD. Ini kebutuhan nyata yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pembangunan talud bronjong serta pengadaan kapal piber dan lampu jalan tenaga surya tak luput dari perhatiannya
Sementara itu, Ketua Tim Musrenbang titik Laonti, Edi, menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan akan dihimpun dan diverifikasi untuk menjadi skala prioritas pembangunan tahun 2027.
“Setiap usulan dari desa dan sekolah kami catat secara rinci, mulai dari infrastruktur dasar, sarana pendidikan, hingga kebutuhan transportasi laut seperti kapal fiber dan perahu penyeberangan. Semua akan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat,” ungkap Edi.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut mencuat, di antaranya kebutuhan jembatan penghubung, drainase, talud bronjong, lampu tenaga surya, kapal fiber, rumah ibadah, serta perahu penyeberangan dan operasional bagi anak sekolah di Desa Labuan Beropa dan wilayah kepulauan lainnya.
Selain itu, persoalan DAK pendidikan, drainase area sekolah, serta program MBG dan SMA Garuda yang dinilai belum optimal menjangkau daerah terpencil juga menjadi sorotan.
Hamrin menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremonial, melainkan forum substansial dalam menentukan arah pembangunan Konawe Selatan yang lebih inklusif.
“Musrenbang harus menjadi instrumen perencanaan yang berpihak pada wilayah terpencil. Pembangunan Laonti adalah bagian dari komitmen kita mewujudkan Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tutupnya.
Kegiatan berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif para kepala desa, kepala sekolah, dan unsur masyarakat yang menyampaikan langsung kebutuhan prioritas wilayah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027.
