Bikasmedia.com, Konawe Selatan – Kabupaten Konawe Selatan dalam komando Bupati H Surunuddin Dangga mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Malaringgi, Kecamatan Laonti.
Technical Analyst Access Project, Aulia Nadira mengatakan pembangunan PLTS ini bagian dari proyek accelerating clean energy to reduce inequality (access), sebuah proyek bersama UNDP dan Kementerian ESDM yang didukung oleh Korea International Cooperation Agency (Koica).
“Tujuan utama dari proyek Access adalah menyediakan akses listrik dari energi terbarukan, khususnya tenaga surya, ke desa-desa terpencil. Pembangunan fisik PLTS di desa Malaringgi ditargetkan tuntas Desember 2023 untuk selanjutnya diserah terimakan ke masyarakat desa melalui BUMDES,” ungkap Aulia.
Sementara itu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria Amin mengatakan pembangunan PLTS ini untuk mendukung masyarakat memiliki kesetaraan dan keberlanjutan akses atas layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Malaringgi dipilih untuk diusulkan mendapat bantuan ini, salah satunya karena desa ini masuk daerah terisolir. Pengusulannya sendiri dari 2019. Semoga program ini bisa sesuai target agar masyarakat desa Malaringgi bisa mendapatkan layanan listrik,” jelasnya.
Progres pembangunan PLTS di desa Malaringgi cukup progresif. Sehingga sekira 12 orang perwakilan Pemerintah dan UNDP Uzbekistan datang langsung belajar pembangunan dan pengelolaan PLTS ke Malaringgi, Rabu (25/10) lalu.
Kunjungan pihak Uzbekistan itu diterima dan didampingi langsung UNDP Access Project Indonesia bersama Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Pemkab Konsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kecamatan, dan pemerintah Desa Malaringgi, serta masyarakat setempat. Pihak Uzbekistan tertarik belajar terkait keterlibatan masyarakat Malaringgi dalam proses konstruksi.
“Yang datang ini adalah perwakilan dari UNDP di negara Uzbekistan, Perwakilan Kementerian Keuangan Uzbekistan, Kementerian Pembangunan di sana, dan juga perwakilan dari wakil Bupati dan walikota di suatu Kota di Uzbekistan,” kata Avazbek Ishbaev selaku penerjemah dari Uzbekistan.
Ia menjelaskan pemerintah Uzbekistan dan UNDP negaranya datang untuk belajar terkait pembangunan PLTS di desa Malaringgi. “Kami dari Uzbekistan ingin melihat dan belajar secara langsung proses pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, karena di Desa Malaringgi menerima projek ini dan pembangunannya sedikit lagi siap untuk dioperasikan,” ujarnya.
Sementara itu Fasilitator Access UNDP, Abadi membeberkan tahun 2021 dirinya sebagai fasilitator Access program UNDP mulai sosialisasi rencana pembangunan PLTS tersebut.
“Setelah sosialisasi awal, pihaknya menemui Bupati Konsel H Surunuddin Dangga meminta kesediaan menerima hibah bantuan tersebut. Setelah memperoleh dukungan dari pimpinan daerah, pihaknya merekrut unit pengelola lokal operator,” jelasnya.
Tuntas langkah awal pembangunan PLTS dilanjutkan dengan pembangunan BUMDES yang atas kesepakatan bersama masyarakat Malaringgi bernama BUMDES Mataiwoi. Secara musyawarah desa, salah satu unit usahanya pengelolaan PLTS.
“BUMDES ini telah mendapat legalitas dari Kementrian Hukum dan HAM RI. Pengelola BUMDES dan lokal operator telah diberikan pelatihan dasar ke Jakarta. Setelahnya dilakukan sosialisasi terkait konstruksi PLTS ke masyarakat,” terangnya.
Proses konstruksi itu, kata ia yang cukup memakan waktu. Karena lokasi awal yang dinyatakan layak oleh Kementerian ESDM, namun pihak kontraktor menyatakan kurang layak.
“Akhirnya kami mencari lokasi alternatif, dari lima lokasi yang ajukan terpilih satu lokasi yang dinyatakan layak. Yang awalnya hibah menjadi hak guna pakai selama 20 tahun. Untuk tanahnya tanpa biaya apapun,” ujarnya.
Selanjutnya pihak UNDP melakukan survei yakni meninjau kembali dan menilai bahwa Malaringgi sudah sangat layak menerima pembangunan PLTS itu. Setelah beres soal lokasi, selanjutnya mendatangkan pekerja dan material untuk kontruksi pembangunan tersebut.
“80 persen warga Malaringgi terlibat jadi tenaga kerja lokal pembangunan PLTS. Bahkan material batu dan pasir memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Masyarakat setempat sangat antusias, bahkan pepohonan masyarakat yang dilewati kabel rela ditebang,” imbuhnya.
Kini pembangunan PLTS tinggal menunggu lampu jalan, kabel DC untuk menyambung dari panel ke AKI. Setelahnya akan dilakukan uji coba. Keberadaan PLTS ini selain untuk penerangan, juga untuk mendorong pengembangan Pelaku Usaha lokal Desa (UMKM) dengan memanfaatkan Energi Listrik.
“PLTS ini dengan biaya konstruksi kurang lebih Rp 10 miliar akan menjadi aset milik desa Malaringgi. Dan nanti akan diserah terimakan oleh pihak UNDP,” ungkap Abadi.
Lebih lanjut dikatakannya, setelah PLTS beroperasi dipastikan sudah ada iuran yang disepakati masyarakat yang dikelola melalui BUMDES. Ada dua macam iuran yang akan disepakati. Yakni iuran untuk rumah tangga, dan untuk UMKM. Untuk masyarakat kebutuhan rumah tangga akan memperoleh listrik berkapasitas 900 watt, dan pelaku UMKM 1200 watt per hari selama 24 jam. Jadi setiap hari terisi sekian.
“Untuk iuran yang dikelola BUMDES peruntukannya 70 persen demi pemeliharaan PLTS. Contohnya pergantian suku cadang peralatan yang rusak lima tahun yang akan datang. Utamanya baterai yang tidak murah, kemudian biaya operasional dan laba yang diterima juga menjadi pendapatan asli desa. Sehingga desa Malaringgi menjadi mandiri secara keuangan desa,” terang Abadi selaku fasilitator Access UNDP di Desa Malaringgi.
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa DPMD Konsel, Irfantri mengatakan Pemkab Konsel khususnya DPMD Konsel sedari awal terus mendukung pembangunan PLTS di desa Malaringgi. Utamanya dalam membina dan mendampingi BUMDES. Karena kedepannya, lanjut ia, BUMDES itulah yang akan mengelola PLTS.
“Kami mendampingi BUMDES dalam hal kelengkapan struktur kelembagaan, manajerial, dan pengelolaan termasuk pelaporan keuangan. Karena iuran yang akan disepakati nantinya sangat penting dikelola sebaik mungkin guna biaya maintenance atau pemeliharaan. Makannya kami bersama fasilitator memberi perhatian khusus untuk BUMDES di Malaringgi,” ujarnya.
Dikatakannya, salah satu support kongkrit yang dilakukan Pemda dalam hal ini DPMD Konsel yakni mendampingi pemerintah desa guna mencetak SDM yang berkualitas dalam mengelola BUMDES dan PLTS. Sehingga dalam pengalokasian dana desa pihaknya merekomendasikan untuk menganggarkan pelatihan bagi pengurus BUMDES.
“Karena BUMDES dengan salah satu unit usahanya yakni PLTS ini, harus dikelola oleh orang-orang yang benar-benar mampu. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Berikutnya, sambung ia, DPMD Konsel juga gencar melakukan monitoring dan evaluasi. Juga workshop workshop yang diselenggarakan DPMD Konsel untuk seluruh BUMDES di Konawe Selatan.
“Terpenting, Bapak Bupati Konsel sangat mendukung ditunjukan dengan dikeluarkannya peraturan Bupati yang mengatur tentang BUMDES. Jadi semua yang berkaitan dengan badan usaha milik desa, baik itu pengelolaan, manajemen, dan strukturnya diatur dalam Perbup tersebut,” pesannya.
Kepala Desa Malaringgi, Sarifuddin mengungkapkan masyarakat sangat antusias terkait kedatangan pemerintah dan UNDP Uzbekistan. Ia mengatakan program PLTS tersebut sangat didukung masyarakat. Kendati demikian ia tak menampik untuk pembangunannya terjadi sedikit dinamika. Namun hal tersebut bukan masalah panjang, karena semua bisa dituntaskan secara kekeluargaan.
“Pembangunan PLTS di desa kami sudah mencapai lebih kurang 85 persen. Dan pembangunannya masih terus berjalan hingga seratus persen bisa dimanfaatkan,” ujarnya kepada Kendari Pos.
Dirinya menerangkan selama ini untuk kebutuhan akan layanan listrik, masyarakat di Desa Malaringgi menggunakan generator atau genset. Namun terbatas karena biaya. Dan untuk penerangan masyarakat biasa memanfaatkan lampu tembok.
“Harapan kami di Desa Malaringgi bisa secepatnya dialiri listrik dengan PLTS ini. Kemudian prinsipnya PLTS yang dibangun dapat dilakukan pemeliharaan sebaik mungkin agar PLTS dapat terus dimanfaatkan,” harapnya. (ndi)
Keterangan gambar: UNDP Access Project Indonesia bersama Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Pemkab Konsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kecamatan, dan pemerintah Desa Malaringgi, serta masyarakat setempat mendampingi Pemerintah dan UNDP Uzbekistan belajar pembangunan dan pengelolaan PLTS di Desa Malaringgi.
