BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN – Peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh pada Kamis, 15 Januari 2026, menjadi momentum reflektif bagi Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), daerah dengan 336 desa yang selama ini menjadi fondasi utama pembangunan wilayah. Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran, desa kembali diuji: tetap menjadi ujung tombak kesejahteraan rakyat atau justru terpinggirkan oleh keterbatasan fiskal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Selatan, Dr. Anni Naim Taridala, SE., M.Si., menegaskan bahwa Hari Desa Nasional tidak boleh dimaknai sekadar sebagai seremoni tahunan, melainkan sebagai pengingat akan posisi strategis desa dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Hari Desa adalah momentum refleksi. Desa merupakan wajah nyata kehadiran negara di tingkat paling bawah. Jika desa kuat, maka daerah akan kuat,” ujar Dr. Anni Naim Taridala.
Ia menekankan, dalam situasi efisiensi anggaran, pemerintah daerah justru dituntut lebih cermat, tepat sasaran, dan inovatif dalam merancang serta menjalankan program pembangunan desa.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh kehilangan arah. Efisiensi bukan berarti mengurangi perhatian pada desa, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Visi pembangunan daerah SETARA masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera tidak akan terwujud tanpa desa yang kuat dan mandiri. Layanan kesehatan dasar, kualitas pendidikan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi lokal, seluruhnya bertumpu pada efektivitas pembangunan desa.
Dengan jumlah desa yang besar dan karakter wilayah yang beragam, Konawe Selatan menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Menurut Dr. Anni, efisiensi anggaran harus dijadikan momentum memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa.
“Kami mendorong desa fokus pada program prioritas: peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa masing-masing,” jelasnya.
Secara editorial, Hari Desa Nasional 2026 hadir di tengah realitas yang tidak sepenuhnya ideal. Penyesuaian anggaran berpotensi memperlambat laju pembangunan apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif dan terukur.
Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka ruang evaluasi: sejauh mana pembangunan desa selama ini benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran.
DPMD Konawe Selatan menekankan pentingnya pendampingan desa yang berkualitas, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta transparansi pengelolaan anggaran agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pembangunan desa berjalan berkelanjutan.
Hari Desa Nasional 2026 menjadi penegasan bahwa desa tidak boleh menjadi korban keadaan, melainkan subjek utama pembangunan. Keberhasilan visi SETARA di Konawe Selatan akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh desa untuk bergerak bersama, meski dengan sumber daya yang lebih terbatas.
“Desa tidak boleh berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat adalah kunci. Hari Desa ini harus memperkuat komitmen kita bersama,” tutup Dr. Anni Naim Taridala, SE., M.Si.
Lebih dari sekadar peringatan, Hari Desa Nasional di Konawe Selatan menjadi ajakan untuk berpikir jernih dan bertindak tepat: bahwa dari desa, arah dan masa depan daerah ditentukan—bahkan di tengah situasi yang paling menantang sekalipun.
