BIKASMEDIA.COM, BOMBANA– Kondisi infrastruktur jembatan di Desa Tanpabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, kembali menjadi sorotan setelah dikeluhkan warga dan pengguna jalan yang melintas setiap hari.
Pada Jumat (27/3/2026), momen warga dan pengendara saat menyeberangi jembatan tersebut memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Jembatan yang menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat itu dinilai membahayakan keselamatan, baik bagi pengendara roda dua maupun roda empat.
Sejumlah warga menyebut, kerusakan jembatan tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya perbaikan signifikan dari pihak terkait. Padahal, jalur tersebut merupakan urat nadi penghubung antarwilayah sekaligus akses distribusi hasil pertanian masyarakat.
Hendro (25), warga Desa Tanpabulu, mengungkapkan bahwa kecelakaan di lokasi tersebut kerap terjadi dan menimbulkan korban luka.
“Sering terjadi kecelakaan dan korbannya sampai luka-luka,” ujar Hendro saat ditemui di lokasi.
Ia menambahkan, sebagian besar korban kecelakaan justru berasal dari kalangan ibu-ibu yang setiap hari melintas untuk beraktivitas, baik ke pasar maupun ke lahan pertanian.
Menurut Hendro, masyarakat sebenarnya sudah berulang kali mengusulkan perbaikan jembatan tersebut kepada pemerintah. Namun, hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut.
“Kami ini sering dipingpong. Belum jelas apakah jembatan ini tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bombana atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, ruas jalan di Desa Tanpabulu diketahui merupakan jalan kabupaten yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat Desa Tanpabulu merupakan salah satu sentra pertanian unggulan di wilayah tersebut. Desa ini dikenal sebagai penghasil padi sawah terbesar di Kecamatan Poleang Utara, serta komoditas hortikultura seperti bawang, kol, sawi, tomat, dan berbagai jenis sayur mayur lainnya.
Kerusakan infrastruktur jembatan tersebut dinilai tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat setempat.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jembatan tersebut, sekaligus memperjelas status kewenangan agar tidak lagi terjadi saling lempar tanggung jawab.
“Kami hanya ingin ada perhatian serius. Ini menyangkut keselamatan dan ekonomi masyarakat,” tutup Hendro.
