BIKASMEDIA.COM, KENDARI — Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., bersama jajaran melakukan kunjungan resmi ke Kota Kendari untuk berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (24/9/2026). Kunjungan ini membahas perkembangan terkait rencana pembangunan markas Grup 5 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) serta Batalyon Infanteri (Yonif) Raider di Kabupaten Konawe Selatan.
Dalam keterangannya, Bupati Irham Kalenggo menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melaporkan perkembangan terkini mengenai penempatan dan pembangunan fasilitas pertahanan strategis tersebut kepada Gubernur Sultra. Berdasarkan surat dari Kementerian ATR/BPN yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Sultra, seluruh proses administrasi dan penataan telah diatur dengan baik serta mendapatkan restu penuh dari Gubernur Sultra untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Alhamdulillah, berdasarkan surat dari Menteri ATR/BPN yang ditujukan kepada Kakanwil, kami sudah atur semuanya dengan baik. Pak Gubernur juga sudah merestui untuk kemudian kita lanjutkan langkah-langkah selanjutnya,” ujar Bupati Irham Kalenggo.
Lebih lanjut, Bupati Irham Kalenggo menjelaskan bahwa pihaknya telah membawa surat permohonan pendelegasian kewenangan dari Gubernur Sultra terkait penanganan dampak sosial. Setelah kewenangan tersebut diberikan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Kakanwil BPN Sultra akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan dampak. Seluruh pembiayaan penanganan dampak sosial ini telah disiapkan oleh Gubernur Sultra dan bahkan telah dikirimkan ke Konawe Selatan.
Bupati juga mengimbau kepada masyarakat Konawe Selatan, khususnya warga di beberapa desa yang masuk dalam lokasi penempatan, agar menyambut rencana ini dengan baik. Langkah selanjutnya, pemerintah daerah bersama warga akan menggelar rapat untuk mengusulkan nama-nama warga yang lahannya terdampak agar diajukan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan penerbitan sertifikat hak milik (di luar area Kopassus dan Yonif).
“Mudah-mudahan semua berjalan baik dan karena niat kita baik, insyaallah apalagi didukung oleh Pak Kakanwil, ini sangat membahagiakan sekali bagi kita semua karena ini untuk kepentingan masyarakat dan pertahanan keamanan kita di Indonesia,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kakanwil BPN Sultra yang baru saja bertugas selama empat hari, Achmad, menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh administrasi dan penataan pertanahan telah tersedia, sehingga pelaksanaan di lapangan tinggal disesuaikan dengan skala anggaran yang ada.
“Jadi betul-betul ini Pak Bupati dan Pak Gubernur tentunya sudah sangat welcome. SK penataan itu sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan, mungkin skalanya sesuai anggaran terlebih dahulu, ya Pak Bupati. Dan insyaallah semua akan terakomodir,” ungkap Kakanwil Sultra, Ahmad.
Kakanwil Sultra juga merinci bahwa alokasi lahan yang disiapkan mencakup sekitar 500 hektare untuk Grup 5 Kopassus dan 500 hektare untuk Yonif Raider sebagai langkah awal, sementara sisa lahan di luar alokasi tersebut diperuntukkan bagi kepemilikan masyarakat. Ia berharap sinergi lintas instansi ini dapat berjalan lancar demi kemajuan daerah dan kepentingan pertahanan negara.
