Prestasi Membanggakan, Indeks Pemerintah Digital Konsel 2026 Tembus Standar Nasional

Dengarkan Berita

BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dan review pada Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026, capaian indeks daerah Konawe Selatan tercatat telah jauh melampaui target nasional yang ditetapkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) Kansel, Annas Mas’ud melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo, Kiken S. Batara, usai mengikuti rapat koordinasi persiapan Penilaian Interviu bersama Tim Asesor Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia.

Kiken menjelaskan, target nasional untuk indeks pemerintah digital ditetapkan sebesar 1,7. Namun, dari hasil pengisian mandiri dan proses review yang telah dilakukan, Kabupaten Konawe Selatan sukses mengantongi angka yang jauh dari target tersebut.

“Alhamdulillah, hasil pengisian mandiri dan hasil review untuk saat ini melebihi dari target nasional di mana target nasional ditetapkan 1,7 dan kami untuk saat ini melampaui dari target tersebut,” ujar Kiken.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa angka pencapaian tersebut bahkan belum sepenuhnya mencakup indikator dari penilaian eksternal lainnya, seperti aspek data geospasial, persandian, maupun aspek keamanan informasi. Kendati beberapa indikator tersebut belum sepenuhnya diinklusikan, skor yang diraih Pemkab Konsel sudah berada di atas standar target yang ditentukan.

Sebelumnya, kesiapan menghadapi tahap lanjutan evaluasi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Selatan, H. Ichsan Porosi, bertempat di Aula Command Center Diskominfo Konsel.

Kegiatan yang dijadwalkan pada Kamis, 24 September 2026 via konferensi video Zoom tersebut turut dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Di antaranya meliputi Bappeda, Badan Keuangan, BKAD, serta Organisasi dan Kepegawaian (Ortala).

Penulis: M. ZainuddinEditor: Redaksi
error: Content is protected !!