Sekda Konsel Larang OPD Dinas Luar Selama Audit BPK RI Terkait Ketahanan Pangan Komoditas Sawit

Dengarkan Berita

BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk tidak melakukan perjalanan luar daerah selama audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berlangsung.

Instruksi tegas tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Bupati Konsel, Rabu (4/11/2026).

Pemeriksaan kinerja BPK kali ini menyoroti evaluasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan, khususnya pada sektor kelapa sawit dan komoditas minyak goreng. Evaluasi ini mencakup Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun 2026.

Sekda menegaskan pentingnya keterbukaan dan transparansi seluruh jajaran OPD dalam menyajikan data yang akurat demi mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

“Komoditas kelapa sawit dan pasokan minyak goreng merupakan bagian vital dalam menjaga kestabilan harga serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh OPD teknis terkait wajib kooperatif dan menyajikan data yang dibutuhkan secara akurat,” tegas Sekda.

Ia menambahkan, audit tematik ini bukan sekadar pemenuhan formalitas administrasi, melainkan instrumen evaluasi efektivitas program yang telah berjalan di Konawe Selatan. Hasil rekomendasi BPK RI nantinya akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan daerah ke depan.

“Pemeriksaan ini adalah momentum untuk mengevaluasi efektivitas program. Saya minta Kepala OPD tidak keluar daerah agar proses konfirmasi dan pengumpulan data berjalan cepat dan optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Konsel, Narlian, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendampingi seluruh alur pengawasan agar pelaksanaan audit di lapangan berjalan tepat waktu.

Kegiatan entry meeting yang dihadiri Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sultra, para Kepala OPD, serta jajaran ASN Pemkab Konsel tersebut diakhiri dengan diskusi teknis terkait penentuan jadwal dan mekanisme audit lapangan.

Penulis: M. ZainuddinEditor: Redaksi
error: Content is protected !!