BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN – Meluasnya akses pendidikan tinggi melalui Program Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Setara di Kabupaten Konawe Selatan mulai memunculkan tantangan serius pada aspek pengawasan dan ketepatan sasaran. Lonjakan drastis jumlah mahasiswa penerima memaksa pemerintah daerah memperketat proses verifikasi serta membenahi koordinasi administratif dengan pihak kampus.
Persoalan tata kelola tersebut mencuat dalam Rapat Evaluasi Program Bantuan UKT/SPP Setara Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama bersama Universitas Terbuka, Jumat (13/11/2026).
Data dari sejumlah perguruan tinggi mitra menunjukkan tren kenaikan pendaftar yang signifikan. Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) mencatat jumlah mahasiswa asal Konawe Selatan melonjak hingga dua kali lipat dalam dua tahun terakhir. Kondisi serupa terjadi di IAI Rawa Aopa, yang mengalami peningkatan dari 2.000 menjadi lebih dari 3.000 mahasiswa.
Di balik capaian kuantitas tersebut, Bupati Konawe Selatan menyoroti perlunya pengetatan seleksi dan pemantauan akademik. Pemerintah daerah menilai pemeriksaan dokumen persyaratan serta evaluasi Kartu Hasil Studi (KHS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus dilakukan lebih cermat guna mencegah potensi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi perlu terus diperkuat, termasuk dalam hal verifikasi data dan pemantauan perkembangan akademik mahasiswa,” tegas Bupati Irham Kalenggo
Hambatan komunikasi dan penyelesaian masalah administrasi antara pemda dan kampus juga menjadi catatan evaluasi. Untuk mengatasi kebuntuan birokrasi tersebut, Pemkab mendesak setiap perguruan tinggi segera menunjuk person in charge (PIC) khusus yang menangani UKT Setara.
Selain persoalan validasi data, tekanan anggaran daerah turut membayangi pengembangan program ke depan. Sejumlah usulan baru—seperti perluasan bantuan untuk pendidikan vokasi Diploma III, profesi kebidanan, hingga sertifikasi keahlian—belum dapat langsung diakomodasi. Pemerintah daerah harus mengkaji ulang kemampuan fiskal serta mencari skema pembiayaan alternatif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ke depan, Pemkab tidak lagi hanya mengukur keberhasilan program dari serapan anggaran atau jumlah mahasiswa, melainkan juga mewajibkan format pelaporan pengembangan kompetensi serta keterlibatan mahasiswa dalam isu sosial di desa, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.
