BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN – Bergerak cepat menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Binmas Mangidi, S.Sos., bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Konsel turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah lokasi yang diduga terdampak aktivitas pertambangan PT Gerbang Multi Sejahtera (GAP), Rabu (11/11/2026).
Aksi tanggap lapangan ini dilakukan sehari setelah DPRD Konsel menerima aspirasi dari Konsorsium Pemuda Peduli Lingkungan Konawe Selatan (KPPLK) di Aula DPRD Konsel pada Selasa (10/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Binmas Mangidi hadir mendampingi Ketua DPRD Konsel Hamrin, S.Kom., M.AP., serta jajaran anggota dewan lainnya seperti Purnomo, SP, Jusmani, S.IP., dan Irfandi. Kegiatan peninjauan ini turut disaksikan oleh perwakilan masyarakat lingkar tambang dari Desa Watumbohoti (Kecamatan Palangga Selatan) serta pihak manajemen PT GAP yang diwakili Yusran.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Binmas Mangidi beserta rombongan menyisir langsung beberapa titik krusial yang menjadi sorotan utama warga, di antaranya:
Memastikan dugaan alih fungsi dan kerusakan infrastruktur pertanian warga.
Meninjau langsung dugaan dampak lingkungan serta perubahan alur sungai akibat aktivitas tambang.
Binmas Mangidi menegaskan pentingnya pengawasan secara langsung di lapangan agar DPRD memiliki gambaran objektif dan utuh mengenai kondisi yang sebenarnya dialami masyarakat lingkar tambang.
Di sela-sela peninjauan, pihak DPRD menekankan pentingnya membangun dialog transparan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kehadiran wakil rakyat di lapangan bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian hukum serta stabilitas ekonomi daerah.
Pihak perusahaan (PT GAP) menyatakan bahwa seluruh operasional telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang mana keterangan tersebut akan dicocokkan kembali oleh DPRD melalui pendalaman dokumen teknis.
Binmas Mangidi dan jajaran DPRD Konsel menegaskan bahwa kunjungan lapangan ini merupakan langkah awal klarifikasi dan bukan kesimpulan akhir. DPRD Konsel masih akan melakukan pendalaman intensif terkait beberapa aspek krusial lainnya, seperti:
Kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kelengkapan dan legalitas dokumen perizinan serta administrasi pertambangan.
Legalitas penggunaan jetty (terminal khusus).
Pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi pascatambang.
Langkah cepat yang diambil oleh Binmas Mangidi bersama DPRD Konsel ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum secara transparan dan objektif, serta memberikan solusi berkeadilan bagi masyarakat maupun keberlangsuan investasi di Kabupaten Konawe Selatan.
