BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Konawe Selatan menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa” di Warkop RM Andoolo, Jumat (21/8/2026).
Forum diskusi publik tersebut dihadiri oleh pelbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh pemuda, mahasiswa, dunia usaha, praktisi hukum, hingga perwakilan legislatif daerah.
Tampak hadir dalam forum tersebut Ketua DPD PKS Konsel Anjar Wahyu Widianto, S.H., akademisi IAI Rawa Aopa Sardin, S.Pd.I., M.Pd., anggota DPRD Konsel Fraksi PKS Kabin, perwakilan Kadin Sasliansyah, S.Pi., perwakilan Pemuda Muhammadiyah Abdul Kolono, praktisi hukum Ardianto, S.H., perwakilan KNPI Yusran, S.Pd., S.H., serta Ketua HMJ Tata Negara IAI Rawa Aopa Hendarwan, dengan jalannya diskusi dipandu oleh Awaluddin AK selaku moderator.
Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, para peserta menyoroti tekanan keuangan daerah serta melambatnya perputaran ekonomi di ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
Penyesuaian dan pemotongan anggaran dinilai berdampak langsung terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan infrastruktur.
Keputusan pemerintah daerah menambah pinjaman senilai Rp200 miliar memicu ruang diskusi terkait dampak fiskal jangka panjang serta skema pengembalian agar tidak beban anggaran di masa mendatang.
Peserta menyoroti aktivitas perekonomian di kawasan Andoolo dan sekitarnya yang dinilai belum menunjukkan dinamika optimal bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.
Perwakilan mahasiswa mendorong keterlibatan aktif anggota DPRD Konawe Selatan untuk turun langsung menyerap aspirasi dan memantau kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Ketua DPD PKS Konsel, Anjar Wahyu Widianto, S.H., menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana memperluas cakrawala berpikir masyarakat dalam memaknai kemerdekaan di tengah tantangan daerah.
“Dialog ini kita gagas sebagai ruang untuk membuka cakrawala berpikir. Kita ingin berbicara tentang Indonesia, tentang Konawe Selatan, kondisi masyarakat hari ini, dan terutama tentang bagaimana kita memaknai kemerdekaan secara lebih substantif. Pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi butuh keterlibatan seluruh elemen,” ujar Anjar Wahyu Widianto.
Kritik terhadap keaktifan lembaga legislatif juga dilontarkan oleh perwakilan mahasiswa HMJ Tata Negara IAI Rawa Aopa, Hendarwan, yang meminta para wakil rakyat lebih peka terhadap kondisi riil di lapangan.
“DPRD jangan lengah, apalagi tidur di ruang ber-AC ketika kondisi Konawe Selatan sedang lesu. Kita harus melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana aktivitas ekonomi di ibu kota dan keadaan masyarakat di desa-desa,” tegas Hendarwan.
Meski tidak dihadiri unsur pemerintah daerah, para peserta berharap ruang dialog serupa dapat kembali digelar secara berkala dengan menghadirkan unsur eksekutif guna mewujudkan keterbukaan informasi dan penyelarasan solusi pembangunan.
Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa buku dari DPD PKS Konawe Selatan kepada para peserta dialog, dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah.
