BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Tenggara, Leni Andriani Surunuddin, B.Bus., M.Com., menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN dan Dana Desa demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, di Auditorium Lantai 3 Kantor Bupati Konawe Selatan, Rabu (22/7/2026).
Membawakan materi bertajuk “Pengawasan DPD-RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa”, Leni menjelaskan bahwa DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan alokasi anggaran pusat benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga di tingkat tapak.
“Dana Desa merupakan wujud nyata kehadiran negara di tingkat terdepan. Tugas kami di DPD RI bukan sekadar melihat angka-angka dalam APBN, melainkan memastikan bahwa regulasi dan penyaluran anggaran tersebut berjalan sesuai aturan serta benar-benar mampu mendorong kedaulatan pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif,” ujar Leni di hadapan ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan.
Leni juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektormulai dari BPKP, Ditjen Perbendaharaan (DJPb), pemerintah daerah, hingga aparat desa agar tata kelola keuangan desa tidak merosot menjadi sekadar formalitas administratif belaka, melainkan menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
“Pengawasan yang efisien adalah pengawasan yang sifatnya mendampingi dan mengedukasi. Kita ingin para Kepala Desa bekerja dengan tenang, percaya diri, dan paham aturan, sehingga potensi kekeliruan administrasi bisa dicegah sejak awal. Kemandirian desa hanya bisa terwujud jika pengelolaannya akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan riil warga,” tegas Senator Sultra tersebut.
Kegiatan workshop dibuka dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, serta penyerahan penghargaan Terbaik Ke-2 Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan DAK Fisik TA 2025 dari Kanwil DJPb Sultra kepada Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo.
Dipandu oleh Kepala DPMD Konawe Selatan, Dr. Anni Naim Taridala, S.E., M.Si. selaku moderator, workshop ini juga menghadirkan sederet narasumber kunci lainnya:
Dr. Iman Widhiyanto (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra) membawakan materi Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.
La Ode Muhammad Sya’ban Hidayat Rasiid, S.STP (Kabid Pemdes DPMD Prov. Sultra) memaparkan Pelaksanaan Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
Fauqi Achmad Kharir, Ak., M.EcDev., CGCAE, CIAE (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP) mengulas Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini turut dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade Pratama Imran, Sekda Konawe Selatan Ichsan Porosi, jajaran Kepala OPD, serta ratusan Kepala Desa dari seluruh penjuru Kabupaten Konawe Selatan.
