BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN – Di tengah perdebatan nasional mengenai tingginya potongan komisi aplikasi transportasi daring yang membebani mitra pengemudi dan UMKM, terobosan baru justru lahir dari Sulawesi Tenggara. Merare-Jek, aplikasi layanan transportasi dan logistik lokal, resmi memberlakukan tiga kebijakan berorientasi kesejahteraan guna menetapkan standar baru ekonomi digital di daerah.
Manajemen Merare-Jek, Zulfikar pertegas dengan memangkas potongan komisi bagi mitra pengemudi menjadi 8%, angka yang berada jauh di bawah rata-rata industri saat ini. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan para pengemudi membawa pulang pendapatan yang lebih layak. Selain itu, Merare-Jek mempertahankan kebijakan komisi 0% bagi seluruh mitra UMKM. Langkah tersebut menjaga kestabilan harga produk makanan bagi konsumen tanpa membebani keuntungan pedagang.
Lebih lanjut, meski menerapkan potongan komisi yang minim, aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama. Merare-Jek resmi menjalin kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh pengemudi. Melalui kerja sama ini, mitra pengemudi berhak memperoleh fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Visi kami sejak awal adalah membangun ekosistem digital yang adil. Aplikasi harus menjadi alat bantu yang menyejahterakan masyarakat daerah, bukan sebaliknya. Kami membuktikan bahwa bisnis teknologi tetap bisa berjalan tanpa membebani masyarakat kecil. Kami tidak sedang bakar uang seperti startup pada umumnya, tetapi sedang membakar semangat para pengemudi,” ungkap perwakilan manajemen Merare-Jek, Zulfikar
Model bisnis yang berorientasi pada dampak sosial ini mendapat respons positif dari masyarakat luas. Saat ini, operasional Merare-Jek telah menjangkau tiga wilayah utama di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka.
Guna merespons tingginya permintaan publik akan layanan ekonomi digital yang berkeadilan, pihak manajemen kini tengah mempersiapkan ekspansi infrastruktur operasional ke Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu dekat.
