BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan resmi melaksanakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Tersangka dalam kasus ini adalah La Ode Sabaino, S.K.M. alias Baim bin La Ode Ampi, yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonua Kongga periode 2018–2025.
Proses Tahap II tersebut berlangsung di Kantor Kejari Konawe Selatan pada Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 17.00 WITA. Penyerahan dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Konawe Selatan dan diterima langsung oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan yang terdiri dari Kasi Tindak Pidana Khusus Arifin Diko, S.H., bersama Bayu Timur Kusuma Jati, S.H., dan Adinda Setyaning Utami, S.H.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.
Modus yang dijalankan tersangka bermula setelah anggaran dicairkan dari Rekening Kas Desa. Selaku kepala desa, tersangka menguasai, menyimpan, dan menggunakan sendiri anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan serta kegiatan pengadaan desa. Akibat pengelolaan mandiri tersebut, penyidik menemukan sejumlah proyek yang fiktif, tidak dilaksanakan, menyimpang dari perencanaan, hingga mengalami kekurangan volume pekerjaan.
Tidak hanya itu, tersangka juga berulang kali menarik kembali dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke Rekening Kas Desa sehingga saldo kembali nihil. Berdasarkan penyidikan, aliran dana korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain:
Melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara saat Pemilihan Kepala Desa. Menanam modal usaha pertambangan nikel di Konawe Utara. Membeli sebidang tanah di Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu. Membayar angsuran kredit bank serta cicilan kendaraan pribadi.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perbuatan tersangka dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp807.736.979,00.
Dalam pelimpahan tahap II ini, turut diserahkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp100.000.000,00 yang merupakan pengembalian dari tersangka atas temuan kerugian negara selama tahap penyidikan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan berlapis:
Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidiair: Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor.
Lebih Subsidiair: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor.
Untuk kepentingan proses penuntutan, Tim Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari, terhitung mulai tanggal 10 November 2026 hingga 29 November 2026. Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti ini berjalan aman dan lancar hingga berakhir pada pukul 18.50 WITA.
