BIKASMEDIA.COM, KENDARI – Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menginstruksikan transformasi total peran Posyandu dari sekadar pusat kesehatan menjadi garda terdepan pelayanan publik lintas sektor. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Tingkat Kabupaten bertajuk “Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Posyandu” yang digelar di Kota Kendari, Rabu (13/5/2026).
Di hadapan 500 pemangku kepentingan—terdiri dari Kepala OPD, Camat, hingga Kepala Desa—Bupati menekankan bahwa Posyandu kini merupakan instrumen vital dalam mengawal enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Bupati Irham menggarisbawahi bahwa Posyandu tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Lembaga ini harus bertransformasi menjadi pusat layanan terintegrasi yang mencakup, penanganan gizi buruk dan kesehatan ibu-anak, edukasi keluarga dan pola asuh, pekerjaan Umum dan pemantauan sanitasi dan lingkungan sehat. Selanjutnya, perlindungan masyarakat di tingkat akar rumput serta pendataan dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Posyandu bukan lagi sekadar tempat menimbang bayi. Ini adalah pusat integrasi enam bidang pelayanan dasar masyarakat di desa. Jika tata kelolanya rapuh, maka pelayanan dasar kita akan kolaps,” tegas Irham Kalenggo.
Salah satu sorotan tajam dalam Rakor ini adalah kehadiran Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Inspektorat Daerah sebagai pemateri. Kehadiran dua lembaga pengawas ini menjadi sinyal peringatan bagi para Kepala Desa agar tidak “bermain-main” dengan anggaran Posyandu.
Kejaksaan memaparkan titik-titik rawan tindak pidana korupsi dan penyimpangan hukum dalam pengelolaan anggaran operasional Posyandu. Sementara pihak Inspektorat menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa diinstruksikan untuk memastikan setiap rupiah yang keluar untuk Posyandu memiliki output nyata dan administrasi yang transparan.
Bupati menutup arahannya dengan seruan untuk meruntuhkan ego sektoral. Ia menuntut adanya sinergi nyata antara Tim Penggerak PKK, Kepala Puskesmas, dan Pemerintah Desa.
