BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN– Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, tantangan terbesar pemerintah daerah kerap terletak pada sinkronisasi program, keterbatasan anggaran, serta penguatan tata kelola kelembagaan hingga tingkat akar rumput. Menjawab persoalan klasik ini, Ketua TP-Posyandu, TP-PKK, sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe Selatan, Nurlita Jaya AS, S.Sos., M.Kes., mengambil langkah proaktif dengan menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP-PKK dan TP-Posyandu Indonesia Bagian Tengah Tahun 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Kamis (22/10/2026).
Kehadiran Nurlita bersama kepala OPD pengampu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu bukan tanpa alasan. Selama ini, sinergi antara lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Posyandu dengan perangkat daerah sering kali menghadapi kendala koordinasi lintas sektor dan ketidakpastian dukungan fiskal daerah.
Forum strategis yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP-PKK dan TP-Posyandu, Ibu Tri Tito Karnavian, serta Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP-PKK dan TP-Posyandu, Ibu Selvi Gibran Rakabuming, hadir untuk membedah langsung berbagai hambatan tata kelola tersebut bersama para pembuat kebijakan nasional.
Sejumlah isu krusial terkait tantangan di daerah mendapat sorotan tajam dalam rapat tersebut. Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, menyoroti pentingnya menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan arah pembangunan nasional agar peran Dekranasda, PKK, dan Posyandu tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan bahwa lemahnya efektivitas program kerap berakar dari kurang optimalnya komitmen pemda dalam memetakan kebutuhan riil di lapangan. Adapun masalah klasik ihwal keterbatasan alokasi dana dijawab oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, yang memaparkan strategi konkret penguatan dukungan penganggaran daerah agar operasional ketiga lembaga ini dapat berjalan maksimal tanpa hambatan finansial.
Tidak hanya berhenti pada diskusi teoretis, forum ini juga langsung menjembatani persoalan koordinasi vertikal melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebuah langkah taktis untuk menjawab masalah penanganan gizi dan kesejahteraan sosial di daerah. Agenda ini juga dilengkapi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai panduan aksi nyata bagi setiap pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai problematik tersebut, Nurlita Jaya AS menegaskan bahwa materi dan solusi yang diperoleh dari Bali akan langsung diterjemahkan menjadi aksi nyata di Konawe Selatan. Melalui rapat ini, pihak pemda mendapatkan peta jalan yang jelas terkait arah kebijakan nasional, perencanaan program, serta kepastian dukungan penganggaran.
Bekal tersebut akan segera digunakan untuk membenahi tata kelola, memperkuat pelaksanaan 6 SPM Posyandu, mendorong pemberdayaan keluarga lewat PKK, sekaligus menggerakkan potensi kerajinan dan UMKM lokal di bawah naungan Dekranasda demi mewujudkan visi Konawe Selatan SETARA: Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.
